Regulasi
Daftar regulasi dan dasar hukum pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Daerah.
| Nomor/Tahun | Judul Regulasi | Aksi |
|---|---|---|
120 / 2023 | Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PublikPenetapan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pertimbangan PPID dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik. | UnduhPDF • 1.1 MB • 2023 |
25 / 2022 | Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan PemdaPeraturan Bupati Kalimantan Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kalimantan Barat. | UnduhPDF • 1.8 MB • 2022 |
45 / 2021 | Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Tata Kelola PPIDPeraturan Gubernur Kalimantan Barat mengenai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan tugas PPID di kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. | UnduhPDF • 2.0 MB • 2021 |
1 / 2021 | Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi PublikPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang memuat standar minimal pelayanan informasi pada badan publik. | UnduhPDF • 3.1 MB • 2021 |
5 / 2020 | Peraturan Daerah tentang Transparansi Pelayanan Publik DaerahPeraturan Daerah Kabupaten Kalimantan Barat tentang jaminan keterbukaan dan hak masyarakat atas informasi penyelenggaraan pemerintahan. | UnduhPDF • 1.7 MB • 2020 |
8 / 2019 | Peraturan Menteri Kominfo tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)Pedoman standar integrasi portal layanan informasi publik digital di lingkungan pemerintah daerah. | UnduhPDF • 2.8 MB • 2019 |
3 / 2017 | Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan DokumentasiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. | UnduhPDF • 2.5 MB • 2017 |
1 / 2013 | Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi PublikPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mengatur mekanisme mediasi dan ajudikasi. | UnduhPDF • 980 KB • 2013 |
61 / 2010 | Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. | UnduhPDF • 1.5 MB • 2010 |
14 / 2008 | Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mengatur hak dan kewajiban terkait informasi publik, klasifikasi informasi, serta mekanisme sengketa informasi. | UnduhPDF • 1.2 MB • 2008 |